Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles), Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, dan Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, partai politik, juga yang paling penting mengenai pembangunan politik.

Makna dan penggunaan istilah pembangunan politik masih bersifat ambigu dan tidak jelas (imprecision). Variasi maknanya amat luas. Pembangunan politik sering begitu saja disamakan dengan demokrasi, dengan modernisasi, dan lain-lain. Di era Orde Baru misalnya menggunakan terminologi pembangunan politik untuk menamai program-program depolitisasi kehidupan warganya. Namun demikian dari tebaran makna dan ide pembangunan politik, ada beberapa konsep kunci yang sering muncul. Konsep-konsep inilah yang dipetakan Lucian Pye dalam tulisannya “The Meaning of Political Development”.

Pembangunan politik adalah syarat politik berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa kondisi sosial dan politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini pembangunan politik sebagai kondisi kepolitikan (state polity) yang harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah memprediksi kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi yang sudah dicapai (misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada memfasilitasi (merintis) pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Pembangunan politik adalah modernisasi politik. Pandangan ini mirip dengan konsep sebelumnya yakni masih berkaitan dengan prestasi ekonomi. Prestasi ekonomi terutama dalam hal industrialisasi-isme dianggap sebagai kondisi puncak yang menyelesaikan semua masalah, dan harapan yang sama dibebankan pada pembangunan politik. Konsep seperti ini sudah dikritik oleh penganut relativisme kultural yang mempertanyakan Barat sebagai ukuran standar dan universal untuk semua sistem politik di dunia ini. Pertanyaan yang pertama kali perlu dijawab adalah apakah pembangunan politik ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sebuah negara dalam kepolitikannya seperti parpol, administrasi sipil yang rasional, dan badan legislatif? Kalau jawabannya adalah iya, maka muncul persoalan etnosentrisme Barat di sini, karena semua unsur itu memang menjadi karakter Barat. Kalau jawabannya hanya sebatas tercapainya tujuan-tujuan dari elemen politik tersebut, maka akan banyak persoalan lokal yang muncul.

Pembangunan Politik sebagai salah satu bentuk dari mobilisasi massa dan partisipasi. Karena pembangunan politik adalah menyangkut peran warganegara dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap negara. Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas dilihat dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang menyangkut partisipasi warganegara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah bahaya adanya emosionalisme warga negara yang diolah oleh demagog. Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warga negara dengan tertib politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya.

Pembangunan politik sebagai bentuk stabilitas dan perubahan sosial. Mereka yang berpendapat bahwa demokrasi tidak konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, memahami pembangunan semata-mata soal ketertiban ekonomi dan sosial, karenanya konsep kapasitas untuk perubahan yang teratur menjadi penting dalam pandangan ini.

Pembangunan politik adalah mobilisasi dan kekuasaan. Pengakuan bahwa sistem politik harus bermanfaat bagi masyarakat membawa kita pada pemahaman soal kapabilitas sistem politik. Kalau ada argumen bahwa demokrasi akan mengurangi efisiensi, berarti tingkat efisiensi politik bisa diukur. Artinya lagi, sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana kekuasaan absolute bekerja memobilisasi. Sistem yang tidak stabil akan beroperasi dengan margin kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan adalah lembaga-Iembaga impotent untuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik.

Untuk mengambil satu kerangka filosofis dari tebaran pendekatan ini, akan ada gunanya melihat secara sekilas berbagai pemaknaan pembangunan politik demi mengisolasi mana yang paling penting dari kesemuanya. Dari lima itu, ada dua karakter dari semuanya tentang pembangunan politik; Semangat Persamaan, di semua pengertian pembangunan politik selalu ada semangat menyertakan warganegara dalam proses politik. Persamaan adalah prinsip universal, dapat diterapkan di semua proses impersonal. Persamaan juga berarti terbukanya kesempatan bagi warga negara dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan publik dengan menggunakan standar obyektif, dan bukan askriptif.

Kapasitas Sistem Politik, kapasitas berkaitan dengan output dalam proses politik. Kapasitas juga berarti: kondisi yang mempengaruhi performa dan kondisi proses pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam penerapan kebijakan publik, dan kapasitas yang berkaitan dengan rasionalitas dalam proses administrasi dan orientasi kebijakan, baik yang populis maupun yang tidak populis.

Alhasil, mengalir dari deskripsi singkat di atas, pembangunan politik dapat dirumuskan penulis sebagai proses linear, yang dimulai dari pendekatan ekonomi sebagai pondasi awal dari syarat menuju terciptanya stabilitas politik. Jadi, upaya menciptakan stabilitas dan pencapaian prestasi ekonomi yang signifikan dalam mensejahterahkan masyarakat adalah dua kata kunci yang menjadi ambisi kajian pembangunan politik.

Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan pembangunan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun demikian pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring modernisasi ternyata membawa konsekuensi berupa kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin. Penelitian Pute di Filipina menunjukkan bahwa kapitalisme yang masuk melalui kebijakan pembangunan perkebunan telah menyebabkan penguasaan lahan oleh sekelompok kecil masyarakat sehingga menyebabkan perubahan struktur dan dinamika sosial.

Salah satu definisi pembangunan politik adalah sebagai prasayarat politik bagi pembangunan ekonomi. Ini hanyalah salah satu indikasi mengapa muncul gerakan separatis bangsa di indonesia. Ketimpangan pembangunan dan otonomi daerah yang terlalu dini dianggap sebagai penyebabnya (meskipun bukan berarti setuju dengan otoritarian). Daerah yang kaya akan SDA belum diiringi secara penuh dengan SDMnya, sehingga terkesan pembangunan hanya pada daerah-daerah tertentu saja.
Semakin kaya suatu bangsa, maka semakin besar peluang bangsa tersebut untuk mengembangkan demokrasi (M. Lipset). Meskipun begitu, akan terjadi sebaliknya jika dengan kekayaan yang banyak tetapi pembangunan tidak ada. Tantangan pemerataan pembangunan kiranya perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan kedepan. Pembangunan ekonomi yakni meningkatnya tingkat sosial ekonomi suatu bangsa akan semakin mungkin bagi warga negaranya tersebut untuk menjadi demokratis (Robert Dahl).